"Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," tambahnya.
KON juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, mereka menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang dapat memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
"Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri," kata Andi.
KON meyakini bahwa jalur terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit.
"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?," tegas Andi.
KON mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair, dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
