MEDAN, iNewsMedan.id - Industri mobilitas dan pengantaran digital, yang tergabung dalam Modantara, mengeluarkan pernyataan sikap tegas menanggapi aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mitra pengemudi pada 20 Mei 2025. Modantara mengapresiasi aksi tersebut sebagai pengingat vitalnya sektor ini, namun menyoroti risiko besar di balik wacana penurunan komisi 10 persen dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menegaskan bahwa solusi harus didasarkan pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. "Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik," ujarnya, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan bahwa ekosistem ini telah terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis, sehingga kebijakan yang mengaturnya harus berbasis data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Modantara secara lugas menyatakan bahwa pemaksaan komisi 10 persen dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap berisiko tinggi bahkan dapat menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.
Industri ini bergerak dinamis dengan model bisnis dan tawaran komisi yang bervariasi antar platform. Batasan 10 persen akan memaksa perubahan model bisnis yang mendadak dan signifikan, berpotensi menghambat inovasi, mengancam keberlangsungan layanan (terutama di area margin rendah), dan mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas layanan konsumen.
"Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam," tegasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
