MEDAN, iNewsMedan.id - Ratusan mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) Medan menggelar aksi demonstrasi di kampus mereka di Jl. DR TD Pardede. Aksi ini merupakan puncak kekesalan mahasiswa akibat dualisme kepemimpinan di internal Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang menghambat proses administrasi, khususnya pembayaran uang kuliah, Selasa (15/7/2025).
Keresahan mahasiswa semakin memuncak lantaran nilai mereka terancam tidak masuk ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), yang juga dikenal sebagai PDPT.
Hal ini disebabkan operator yang dapat menginput data dan terintegrasi dengan Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL) adalah pegawai yang diangkat oleh pihak Rektorat yang dipimpin oleh Dr. Lilis S. Gultom, Rektor UDA yang ditunjuk oleh YPDA versi Partahi Siregar.
Situasi diperparah dengan adanya pemblokiran dua nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) milik Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang diduga merupakan milik yayasan UDA versi Hana Nelsri Kaban (HNK).
Pemblokiran ini dilakukan oleh Kementerian Hukum RI melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan surat tertanggal 17 Juni 2025. Dengan diblokirnya kedua AHU tersebut, semua kebijakan yang dilakukan oleh YPDA versi HNK, termasuk pengangkatan rektor, dekanat, dan pegawai, dinyatakan tidak sah.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
