BPS Sumut Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi, Hasanudin: Alhamdulillah, Ada Peningkatan

Baca Juga

BPS Sumut: PL-KUMKM 2023 Sudah Tuntas dan Sedang Proses Validasi Pengolahan Data

Kemudian, sambungnya, terkait kolaborasi penting dan harus dilakukan. Lantaran menurut Hasan sebagai Satker BPS Sumut tidak bisa berdiri sendiri.

"Kita harus membangun kolaborasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN Medan dalam hal ini, kita akan berkomunikasi, berkonsultasi, dan berdiskusi, bagian dari upaya kita menjaga dan mempertahankan prestasi ini ke depan," tandasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Sumut Syaiful mendampingi Pj Gubernur Sumut menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 secara digital. Acara ini juga sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.

Baca Juga

BPS Sumut Meriahkan Hari Statistik Nasional 2023 dengan Penanaman Pohon 

"Pada Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari sisi belanja, Belanja Negara Tahun 2024 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp 67,82 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan APBN 2023," kata Syaiful.

Belanja Negara tersebut, sambungnya, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 23,63 triliun serta TKD sebesar Rp 44,13 triliun. Untuk TKD sebesar Rp 44,13 triliun, imbuh Syaiful, jumlah ini meningkat 6,3% dibandingkan APBN 2023.

Peningkatan tersebut diperuntukan mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan. Kemudian meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Baca Juga

BPS Sumut Perkuat Data Pertambangan dan Energi

"Selain itu, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar