BPS Sumut Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi, Hasanudin: Alhamdulillah, Ada Peningkatan

MEDAN, iNewsMedan.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2022 Terbaik Kategori Besar.

Piagam penghargaan itu diberikan pada kegiatan Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 Sumut di Santika Dyandra Premiere Medan, Rabu (13/12/2023).

Baca Juga

BPS Sambut Baik Revisi UU Statistik Nasional Masuk Prolegnas Prioritas

Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berusaha mengelola tata keuangan dengan baik dan juga berintegritas, dan bertanggungjawab sebagai lembaga pemerintah pengguna anggaran APBN. Sesuai dengan akutansi yang sudah dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan.

"Dan penghargaan untuk BPS Sumut ini menjadi pemicu dan mejadi semangat juga untuk tahun 2024 yang akan kita songsong sebentar lagi. Sehingga pengelolaan anggaran dengan lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kegiatan kestatistikan di Sumut," kata dia.

Pria yang akrab disapa Hasan ini menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2022 terkait laporan keuangan, BPS Sumut merupakan terbaik ketiga. Dan tahun ini dapat pertama.

Baca Juga

BPS Catat Inflasi Sumut Sebesar 2,50 Persen pada Februari 2024

"Alhamdulillah, tahun ini naik jadi peringkat I. Jadi ada peningkatan prestasi dalam tim tata kelola keuangan, khususnya di satker BPS Sumut," tuturnya.

Karenanya, dalam mempertahankan prestasi ini, menurut Hasan, ada 2 aspek yang terus diperhatian. Yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan kolaborasi.

"Jadi bagaimana pegawai BPS yang meangani pengelolaan anggaran, kemampuannya terus diasah dan ditingkatkan, agar semakin mengikuti peraturan Kementerian Keuangan yang terbaru. Sehingga bisa diimplementasikan dengan baik," sebutnya.

Baca Juga

BPS Sumut Gelar Bimtek ke PJ Statistik Sosial, Diharapkan Kualitas Data Lebih Baik di Tahun 2024

Kemudian, sambungnya, terkait kolaborasi penting dan harus dilakukan. Lantaran menurut Hasan sebagai Satker BPS Sumut tidak bisa berdiri sendiri.

"Kita harus membangun kolaborasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN Medan dalam hal ini, kita akan berkomunikasi, berkonsultasi, dan berdiskusi, bagian dari upaya kita menjaga dan mempertahankan prestasi ini ke depan," tandasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Sumut Syaiful mendampingi Pj Gubernur Sumut menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 secara digital. Acara ini juga sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.

Baca Juga

BPS Sumut: PL-KUMKM 2023 Sudah Tuntas dan Sedang Proses Validasi Pengolahan Data

"Pada Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari sisi belanja, Belanja Negara Tahun 2024 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp 67,82 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan APBN 2023," kata Syaiful.

Belanja Negara tersebut, sambungnya, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 23,63 triliun serta TKD sebesar Rp 44,13 triliun. Untuk TKD sebesar Rp 44,13 triliun, imbuh Syaiful, jumlah ini meningkat 6,3% dibandingkan APBN 2023.

Peningkatan tersebut diperuntukan mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan. Kemudian meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Baca Juga

BPS Sumut Meriahkan Hari Statistik Nasional 2023 dengan Penanaman Pohon 

"Selain itu, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar