Kapolda Sumut sendiri menegaskan bahwa penonaktifan ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari proses pemeriksaan internal untuk menghindari potensi benturan kepentingan dalam penyelidikan.
"Tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan objektif, tanpa intervensi jabatan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ucapnya.
Meskipun sebagian masyarakat menyayangkan keputusan penonaktifan Kapolres karena menilai tindakannya membela diri sudah tepat setelah memberikan tiga kali tembakan peringatan, langkah Kapolda ini tetap dipandang sebagai penghormatan terhadap hukum dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Kompolnas mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam memberantas narkoba dan kejahatan jalanan di Belawan.
"Apapun alasannya, narkoba dan kejahatan jalanan dilarang. Polisi dan masyarakat harus bahu-membahu memberantasnya," tegas Anang Iskandar.
Langkah transparan yang diambil Kapolda Sumut ini dinilai sebagai cerminan positif reformasi Polri, yang bertujuan untuk memperkuat institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
