Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut dijabat oleh Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, S.H., M.H., mengungkap tren kasus TPPO di Sumut menunjukkan penurunan, meski modus seperti pekerja konstruksi, buruh kebun, pekerja pabrik, ART, admin judi online, love scamming, hingga wedding scamming masih ditemukan. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah keberadaan agen pelaku yang berada di luar negeri, sehingga menyulitkan petugas imigrasi mendeteksi sejak titik keberangkatan karena korban kerap dibekali tiket dengan dalih wisata.
Kepala BP3MI Sumut Kombes Pol. Budi Novijanto, S.H. menambahkan bahwa hingga Agustus 2026, penempatan pekerja migran resmi asal Sumut mencapai sekitar 14.000 orang, didorong faktor ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi keluarga. Ia menekankan pentingnya penggunaan terminologi yang tepat, yakni PMI Non Prosedural, bukan TPPO, mengingat mayoritas pelaku berangkat secara sadar akibat faktor ekonomi dan kemudahan aturan di negara tujuan.
Rapat koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi lintas stakeholder untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, dengan apresiasi luas dari Wakil Gubernur Sumut, KSP, Polda, dan BP3MI terhadap terobosan DBI dan Pimpasa yang digagas Imigrasi Sumut sebagai model pencegahan berbasis komunitas.
Hasil rapat ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Kantor Staf Presiden kepada kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi melahirkan regulasi guna menekan angka PMI Non Prosedural di Indonesia.
Editor : Chris
Artikel Terkait
