MEDAN, iNewsMedan.id– Pemerintah dituntut mengubah pola komunikasi agar tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengar kritik dan aspirasi masyarakat. Peran humas daerah dinilai penting karena menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan warga.
Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Hariqo mengatakan, perubahan paradigma pembangunan harus disertai penjelasan yang memadai kepada masyarakat, termasuk mengenai tujuan dan alasan di balik kebijakan pemerintah.
"Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujarnya.
Menurut Hariqo, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan penyampaian informasi satu arah. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik, sekaligus memastikan informasi dapat diakses saat dibutuhkan.
"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
