MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menyoroti dugaan politisasi dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia meminta pemerintah memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperoleh bantuan pendidikan.
Effendi menilai, program bantuan pendidikan yang digagas pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan program mulia. Oleh karena itu, penyalurannya harus dijalankan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan penerima, bukan atas dasar kepentingan politik.
Menurut dia, KIP Kuliah tidak boleh dijadikan alat transaksi elektoral oleh politisi untuk mengakomodasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
“Program ini sangat baik dan sangat mulia. Namun, kenyataannya, program ini diperdagangkan sebagai barter atau transaksi elektoral oleh para politisi yang memiliki konstituen di daerah-daerah,” kata Effendi di sela-sela Wisuda Ahli Madya, Sarjana, Profesi, dan Magister UHN Periode II Tahun 2026 di Medan, Jumat (23/10/2026).
Ia meminta pemerintah menertibkan mekanisme penyaluran KIP Kuliah agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Ia juga mengingatkan agar alokasi bantuan bagi jutaan penerima tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Penyaluran yang tidak transparan dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan sehingga perlu diawasi secara ketat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
