Selain menunjuk indikasi keterlibatan aktor perorangan, PETISI AHLI juga mendesak Polri untuk membongkar dugaan keterlibatan salah satu partai politik yang dinilai bersikap "bermuka dua" terhadap Pemerintahan Prabowo. Menurut Pitra, transparansi ini penting untuk menepis spekulasi publik dan memastikan hukum tidak ditegakkan secara tebang pilih.
Pitra menutup keterangannya dengan mengingatkan bahwa meskipun menyampaikan pendapat melalui demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, tindakan menunggangi aksi hingga menjadi chaos adalah pelanggaran hukum berat. Negara dinilai wajib hadir untuk menindak tegas para perancang kerusuhan tanpa pandang bulu.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
