Tak Ada Kaitannya dengan Musda Golkar
Kuasa hukum lain, Sahasmi, menegaskan laporan ini tidak berhubungan dengan dinamika politik internal Partai Golkar, termasuk menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut.
“Laporan ini tidak ada hubungannya dengan Musda atau siapa mendukung siapa. Ini murni soal kehormatan pribadi seorang perempuan yang harus dijaga dari serangan-serangan yang merendahkan martabat,” katanya.
Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran di tengah maraknya ujaran kebencian di media sosial.
“Jejak digital itu tidak bisa dihapus. Harus ada tindakan hukum untuk melindungi kehormatan, harkat, dan martabat seorang perempuan. Apalagi Bu Erni adalah figur perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Sumut sejak awal periodesasi,” tegasnya.
Sahasmi pun menutup dengan pesan tegas.
“Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menghina atau melecehkan. Menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, menghormati, dan menghargai harkat martabatnya,” pungkasnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
