Menanti Zaken Kabinet 2024

Sosok Menlu ke depan adalah profesional yang mampu "menjual" Indonesia bisa meningkatkan kerjasama bisnis dan ekonomi. Harus dipikir ulang oleh presiden dan wapres terpilih, jika terlalu banyak memasukan Menteri dari kalangan parpol, dibanding kalangan profesional.

Menlu harus paham investasi internasional, perdagangan internasional dan barier-barrier kesepakatan dunia. Sebagai contoh ketika Presiden Jokowi mampu menghadapi tekanan negara Uni Eropa seperti soal perdagangan kelapa sawit dan isu hilirisasi.

Oleh sebab itu Presiden Prabowo ke depannya harus dibantu sosok Menlu yang ahli bernegosiasi, memiliki jaringan dan pengaruh luas di percaturan dunia terutama kalangan pebisnis internasional.Jabatan Menteri Pertahanan juga harus diisi sosok berpengalaman yang telah memimpin manajemen pertahanan secara strategis dan berpikir global. Dan banyak menteri lainnya yang harus diisi dari kalangan profesional.

Sejarah telah mencatat di era pemerintahan Indonesia baru berdiri pada tahun 1950an. Dimana negara dan pemerintahan yang dipimpin Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno masih mencari bentuk, Indonesia pernah menerapkan zaken Kabinet atau kabinet yang diisi oleh para profesional di bidangnya.

Sejarah mencatat The founding father Ir Soekarno saat itu pernah bereksperimen. Beliau menjajal konsep zaken kabinet, yakni suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, profesional dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Fungsi dan tujuan kabinet zaken adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet. Juga menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet dan memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet.

Era kabinet Djuanda menjadi zaken kabinet pertama yang dilakukan Bung Karno. Pada 9 April 1957, Soekarno membentuk Kabinet Djuanda dan ketuanya adalah Djuanda Kartawidjaja. Djuanda merupakan seseorang yang tidak terikat partai manapun dan sebelumnya telah beberapa kali menjabat sebagai menteri. Djuanda memimpin para menteri dari kalangan profesional dan bukan dari kekuatan partai politik. Masa kepemimpinan Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959.

Akankah kepemimpinan kedepan akan memilih zaket kabinet atau hanya konposisi partai politik atau penggabungan antara komposisi partai politik dan zaken kabinet ? kita tunggu gaiss.. okegas..

Editor : Odi Siregar