Era pemerintahan 2024-2029 bukanlah masa dan situasi yang mudah. Tantangan dan ancaman selalu menjadi perhatian besar bagi pemimpin baru Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terutama tantangan dalam menjaga ritme dan kestabilan perekonomian. Ditengah kelesuan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun akibat gejolak resesi dunia, tim ekonomi Kabinet pemimpin baru Prabowo-Gibran harus kuat. Jangan lagi tim ekonomi Kabinet pemerintahan mendatang banyak diisi dari kalangan parpol yang kinerjanya naik turun.
Apalagi jika menjelang pemilihan atau pesta demokrasi, rata-rata menteri yang berasal dari kalangan partai politik lebih menyibukkan diri menghadapi Pemilihan Legislatif untuk mengamankan kursi di partai dan sibuk memenangkan calon Presiden.
Saatnya pemerintahan Prabowo-Gibran mengisi komposisi kabinetnya lebih besar porsi kalangan profesional ketimbang "titipan" dari partai politik pengusung atau koalisi. Kabinet harus diisi sosok profesional yang berasal dari latar belakang bankir, akuntan, internal birokrasi, TNI, pebisnis, ekonom, rektor/dekan, Polri, Hakim MK, dokter, ahli kimia, atlet, dan aktivis anti korupsi.
Sehingga mereka akan bekerja secara profesional dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mengatasi kendala dan masalah yang potensial akan dihadapi. Diantaranya, pemasukan anggaran dan belanja negara yang cenderung minus dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan jumlah utang luar negeri. Pemasukan dari sisi pajak negara, pendapatan lainnya dari kekayaan negara.
Oleh karena itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka harus mampu menseleksi, memilih dan menunjuk sosok yang memiliki kompetensi, keahlian, pengalaman, dan integritas.
Penulis sangat setuju dan mengapresiasi pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto yang berjanji akan mengisi posisi Menteri Keuangannya dari kalangan bankir yang memiliki jejak rekam kemampuan financial engineering dan teknologi digital.
Seharusnya niat baik Pak Prabowo mengisi kabinetnya sebagian besar akan berasal dari kalangan profesional perlu didukung maksimal. Misalnya jika "bendahara negara" akan diangkat dari kalangan profesional bankir atau ahli keuangan berpengalaman, maka seyogyanya Menteri Luar Negeri (Menlu) idealnya diisi diplomat yang jago melobi ekonomi dan investasi dari luar negeri.
Editor : Odi Siregar