Jaksa Agung Produk Uji Kelayakan dan Kepatutan

JAKARTA, iNewsMedan.id- Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia patut berbangga. Apa gerangan? Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang jabatan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang menjadi hak preogratif kepala negara.

Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang pengangkatan Jaksa Agung berasal dari Jaksa karir dan tidak bagian dari kepengurusan partai politik tertentu. Mahkamah Konstitusi melarang pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung. 

Baca Juga

PR Jaksa Agung Baru Sungguh Berat!

Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung.

Hal itu disampaikan dalam putusan atas gugatan terhadap Undang-undang Kejaksaan. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bagi calon Jaksa Agung yang belum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan kader partai politik, cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung.

Praktisi hukum, Adv. Hasrul Benny Harahap SH.M.Hum memberikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Jaksa Agung tersebut. 

Baca Juga

Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI Diminta Tidak Lakukan Rotasi Pejabat Sebelum Pilkada Selesai

Benny Harahap mengusulkan kepada pemangku kebijakan agar penempatan dan pengangkatan Jaksa Agung mengikuti pola yang ada dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, calon Kapolri maupun calon Panglima TNI.

"Sudah seharusnya, pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang proses uji kelayakan dan kepatutan dalam merekrut calon Jaksa Agung, sama halnya dengan pengangkatan calon Hakim Agung, calon pimpinan KPK, calon Kapolri dan Panglima TNI," ujar Hasrul Benny Harahap, Jumat 1 Maret 2024.

Hasrul Benny Harahap mengusulkan agar calon Jaksa Agung sebelum diangkat presiden menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Menurut dia, Jaksa Agung memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang hampir sama dengan Kapolri, Ketua KPK, dan hakim Mahkamah Agung. Mereka menjalani uji kelayakan di DPR.

Editor : Ismail