Lokot Nasution : PK Moeldoko Dikabulkan, DPD Demokrat Sumut akan Jadi Simpul Perlawanan 

MEDAN, iNewsMedan.id-  Ketua DPD Demokrat Sumut M.Lokot Nasution menegaskan jika nantinya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK)  yang dilakukan oleh  KSP Moeldoko, maka kantor DPD Demokrat Sumut akan jadi simpul perlawanan. 

Sikap tegas ini disampaikan Lokot saat berorasi di hadapan seratusan kader Partai Demokrat di  Sumut yang melakukan gerakan mimbar umum di kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Sudirman, Senin (12/6/2023. 

Baca Juga

MK Putuskan Pemilu 2024 Terbuka, Lokot Nasution: Putusan yang Sangat Tepat

Mimbar umum ini dilaksanakan untuk menolak kesewanangan atas Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. 

Diwakili sejumlah perwakilan pengurus Demokrat dari sejumlah di daerah Sumatera Utara, para kader Demokrat kompak menyuarakan menuntut keadilan atas sikap Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko. 

Lokot menegaskan jika nantinya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan PK Moeldoko, Demokrat Sumut akan melakukan perlawanan 

Baca Juga

Lokot Nasution: Kita Bersihkan Kader yang Terlibat KLB Abal-abal di Sibolangit

"Kalau PK Moeldoko dikabulkan oleh MA, maka DPD Demokrat Sumut akan jadi pusat perlawanan di Sumatera Utara, jangan coba-coba lawan dan tantang Demokrat, kita akan melawan dan turun ke jalan menuntut keadilan," ujar Ketua DPD Demokrat Sumut M.Lokot Nasution. 

Masih menurut Lokot, tidak ada niatan untuk mengintervensi negara dan hukum, Demokrat melakukan aksi ini hanya untuk menuntut keadilan. 

"Kita semua tahu jika Moeldoko bukanlah kader dan anggota Demokrat boleh dilihat dalam Sipol  itu punya negara kan? Tetapi tiba-tiba mengaku sebagai ketua dan mau mengambil alih partai yang sudah dibangun oleh pak SBY selaku Presiden dua periode. Ini yang akan kita lawan," ujar Lokot. 

Baca Juga

M Lokot Nasution Terpilih Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut

Karena kondisi itu bilang Lokot bukan hanya bentuk kejahatan terhadap partai Demokrat saja, tapi juga kejahatan terhadap demokrasi. 

"Jangan salahkan ke depan partai lain juga akan diambil oleh orang lain jika seperti ini sistem yang berlaku di negeri ini. Pak SBY yang mantan presiden saja tidak mendapatkan perlakuan hukum yang benar bagaimana nasib anak cucu kita nanti yang hanya orang biasa, tentu tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang baik," tuturnya. 

Editor : Ismail