Negara Dinilai Perlu Lebih Memahami Masyarakat
Bagi Avena, persoalan terbesar MBG tidak berhenti pada kualitas makanan yang disajikan. Ia melihat persoalan tersebut sebagai masalah desain kebijakan ketika negara membuat program dalam skala sangat besar dan harus menerapkannya pada masyarakat dengan kondisi sosial serta budaya yang berbeda.
“Sebagai bentuk kebijakan, program MBG ini merupakan kesalahan sistematis, di mana negara sebagai penentu kebijakan belum sepenuhnya mampu memahami masyarakat secara jelas,” katanya.
Avena menyebut masyarakat berisiko menjadi pihak yang menanggung konsekuensi ketika sebuah kebijakan masih mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya.
“Masyarakat menjadi laboratorium percobaan dari kebijakan itu; tingkat gizi, jenis makanan, trial and error menyebabkan keracunan, higienitas, nutrisi dan lain sebagainya,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul ketika pemerintah justru tengah memperketat sistem keamanan pangan MBG.
BGN telah menetapkan sejumlah standar untuk SPPG, termasuk sertifikasi keamanan pangan, standar higiene dan sanitasi, serta batas waktu konsumsi makanan.
Pada September 2026, BGN juga menyatakan akan memperkuat standardisasi dapur, kapasitas petugas penjamah makanan, rantai pasok, serta sistem pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Artinya, persoalan yang dihadapi MBG bukan semata-mata ketiadaan aturan. Tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di ribuan titik layanan, sekaligus bagaimana kebijakan nasional menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal.
Avena juga menyoroti kelembagaan pelaksana MBG yang menurutnya memiliki karakter ad hoc. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi pertanggungjawaban apabila terjadi masalah dalam penyelenggaraan program.
Pada akhirnya, penolakan terhadap MBG di Sumatera Utara memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap sebuah kebijakan pangan tidak hanya ditentukan oleh tujuan program.
Keamanan makanan, pengalaman masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, kebiasaan pangan, serta dampak ekonomi lokal ikut menentukan apakah program tersebut diterima atau ditolak.
Bagi Avena, evaluasi MBG karena itu tidak cukup dilakukan setelah muncul kasus keracunan. Pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebutuhan pangan, bagaimana produsen dan pelaku usaha lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok, serta bagaimana keragaman budaya pangan diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Sebab, pada akhirnya, makanan bukan hanya sesuatu yang diberikan negara kepada masyarakat.
“Masyarakat tak lagi menjadi penentu asupan gizi keluarga, tapi diganti oleh kebijakan,” ujarnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
