Ketika Negara Menentukan Pola Makan
Avena melihat persoalan MBG menjadi lebih luas ketika negara tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi sekaligus menentukan bentuk makanan yang dikonsumsi penerima program.
Menurut dia, pendekatan yang terlalu seragam dapat berhadapan dengan kebiasaan pangan masyarakat yang berbeda-beda.
Dalam pandangan antropologi, kata dia, makanan merupakan bagian dari kebudayaan karena proses memilih bahan, mengolah, menyajikan, hingga mengonsumsinya dibentuk oleh kebiasaan masyarakat.
Karena itu, ketika pola tersebut digantikan oleh sistem penyediaan makanan dari luar keluarga, perubahan yang terjadi bukan hanya pada menu makanan.
Ada perubahan pada siapa yang menentukan makanan, dari mana makanan diperoleh, bagaimana makanan diproduksi, serta siapa yang mengendalikan proses penyediaannya.
“Masyarakat tak lagi menjadi penentu asupan gizi keluarga, diganti oleh kebijakan. Ini absurd,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika pemerintah menjalankan MBG sebagai program berskala nasional dengan standar yang relatif seragam.
Namun, penyeragaman standar keamanan pangan berbeda dengan penyeragaman seluruh kebiasaan pangan.
Pemerintah dapat menetapkan standar keamanan yang sama, sementara jenis bahan pangan dan komposisi menu tetap dapat mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal, kebutuhan penerima manfaat, serta karakteristik wilayah.
Badan Gizi Nasional sendiri pada September 2026 menyatakan sedang memperkuat standardisasi dapur SPPG, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan untuk penyelenggaraan MBG.
Pedagang Kecil dan Rantai Pasok MBG
Perubahan sistem penyediaan makanan juga memiliki konsekuensi ekonomi. Sebelum MBG hadir, sekolah memiliki ekosistem pangan sendiri yang melibatkan kantin, warung, pedagang makanan, pemasok bahan pangan, hingga orang tua siswa yang menyiapkan bekal.
Karena itu, ketika makanan sekolah mulai dipasok melalui sistem terpusat, rantai ekonomi tersebut berpotensi ikut berubah.
Avena mengatakan pemerintah seharusnya memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi bagian dari sistem produksi dan distribusi makanan.
“Kalau secara ekonomi, masyarakat berdampak dari kebijakan itu. Idealnya rantai pasok didukung oleh moda produksi masyarakat,” katanya.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan karakter ekonomi Sumatera Utara yang memiliki basis produksi pangan cukup besar.
BPS mencatat produksi padi Sumatera Utara pada 2025 mencapai 2,75 juta ton gabah kering giling. Di sisi lain, data BPS juga mencatat berbagai komoditas pangan lain yang menjadi bagian dari konsumsi masyarakat.
Data tersebut menunjukkan adanya basis produksi pangan lokal yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok program pangan pemerintah.
Namun, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pedagang kecil atau kantin sekolah di Sumatera Utara telah terdampak MBG dalam skala tertentu.
Karena itu, menurut Avena, dampak ekonomi tersebut perlu diukur, bukan hanya diasumsikan. Ia mengkritik pola kebijakan yang menurutnya terlalu top-down dan berpotensi memusatkan pengadaan pangan sekaligus penentuan menu.
Ia menyebut kondisi tersebut berisiko menjauhkan program dari konsep ketahanan pangan lokal.
Avena bahkan menggunakan istilah “pangan politik kapitalis” untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap pola pengadaan pangan yang semakin terpusat.
Istilah tersebut merupakan analisis Avena, bukan istilah resmi dalam desain program MBG.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
