MEDAN, iNewsMedan.id– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuka ruang lebih besar bagi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam penyusunan regulasi di bidang obat dan makanan. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat riset, mempercepat inovasi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2026 bertema One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience di Hotel Santika Medan, Kamis (6/8). Kegiatan itu diikuti lebih dari 1.300 apoteker dari berbagai daerah di Indonesia.
Taruna menegaskan profesi apoteker kini memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peran tersebut mencakup seluruh rantai kefarmasian, mulai dari penelitian, pengembangan, produksi hingga pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau kita melihat, apoteker Indonesia memberi peran yang sangat fundamental berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mulai dari bahan baku, research and development, pengembangan hingga pemanfaatannya di fasilitas kefarmasian dan fasilitas kesehatan," kata Taruna.
Karena itu, BPOM akan melibatkan organisasi profesi dalam setiap penyusunan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kefarmasian.
"Dalam membuat peraturan-peraturan atau regulasi saya janji akan melibatkan teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia," tegasnya.
Menurut Taruna, kolaborasi tersebut dibutuhkan mengingat industri farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar. Saat ini sekitar 94 persen bahan baku obat kimia masih bergantung pada impor, sedangkan bahan baku obat biologik dan biosimilar masih seluruhnya didatangkan dari luar negeri.
"Dorongan dari asosiasi profesi untuk research and development, transfer teknologi, dan pengembangan obat-obat baru sangat kita butuhkan," ujarnya.
Selain mendukung riset, Taruna menilai sinergi BPOM dan IAI akan memperkuat pengawasan obat sehingga keamanan, mutu, ketersediaan, dan khasiat obat bagi masyarakat dapat lebih terjamin.
"Jika Badan POM bersinergi kuat dengan Ikatan Apoteker Indonesia, maka peran kami sebagai pelindung masyarakat dalam keamanan, ketersediaan, kualitas, dan efikasi obat dapat dijalankan lebih maksimal," katanya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
