Menurutnya, penanganan banjir selama ini masih bersifat parsial karena tidak didukung data mutakhir dan pemetaan menyeluruh. Ia meminta perangkat daerah segera menyusun satu strategi utama yang jelas dan terukur, dengan normalisasi serta pelebaran sungai sebagai prioritas.
“Drainase penting, tapi itu bukan solusi utama. Akar masalahnya ada di sungai. Kalau sungainya tidak diperbesar dan dinormalisasi, air pasti meluap,” ujarnya.
Rico juga mengingatkan dampak banjir tidak hanya berupa genangan, tetapi melumpuhkan aktivitas ekonomi kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, gangguan di Medan akan berdampak langsung ke wilayah sekitarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menekankan bahwa banyaknya bangunan di bantaran sungai turut menghambat upaya normalisasi. Ia menegaskan sempadan sungai seharusnya steril sesuai aturan yang berlaku.
Zakiyuddin juga menyoroti praktik penutupan parit dan pengecoran saluran air, terutama di kawasan Belawan dan Sicanang, yang memperparah risiko banjir.
Rapat kerja tematik tersebut menjadi langkah awal Pemko Medan dalam merumuskan kebijakan pengendalian banjir yang lebih tegas dan terarah, dengan fokus pada penyelesaian akar persoalan, bukan sekadar penanganan dampak.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
