MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan kesiapannya untuk dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut. Pernyataan ini disampaikan Bobby menyusul penyelidikan KPK yang tengah mendalami aliran uang suap dalam kasus tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Sabtu (28/6/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa timnya sedang melacak distribusi uang suap, baik yang tunai maupun ditransfer, kepada berbagai pihak, termasuk Topan Ginting (TOP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut yang merupakan salah satu anak buah Gubernur Bobby.
"Uang Rp2 miliar ini sudah didistribusikan, ada yang tunai, ada yang ditransfer. Kami akan kejar ke mana saja uang itu mengalir," tegas Asep.
Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution menegaskan kesediaannya untuk mengikuti proses hukum. "Kalau dipanggil saya bersedia, namanya proses hukum," ujar Bobby kepada wartawan di Lobi Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Bahkan, Bobby menyatakan bahwa jika ada aliran uang yang mengalir ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik ke bawahan maupun atasan, maka wajib hukumnya untuk memberikan keterangan.
"Apalagi kalau ada aliran uang dan kita semua di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh Pemprov apakah kebawahan atau keatasan ada aliran uangnya ya, wajib memberikan keterangan," tegasnya.
"Ya kita lihat di hukum aja nanti dilihat," tambah Bobby.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
