JAKARTA, iNewsMedan.id - Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Rakor yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta, Kamis (8/5/2025). Acara itu dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, David Sipahutar, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara.
Rakor ini diselenggarakan oleh KPK dengan tujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara lembaga anti-rasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK yang berlangsung dari 28 April hingga 22 Mei 2025, dan dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia sesuai jadwal masing-masing.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ia mengidentifikasi tiga poin utama yang perlu dihadapi, yaitu integritas dari setiap pemangku kepentingan, sistem pemerintahan yang mendukung pencegahan korupsi, dan keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi realisasi janji politik.
"Sehingga Pemberantasan Korupsi harus sejalan dengan perbaikan sistem kesejahteraan bagi aparatur Pemerintahan," kata Bupati Jonius.
Ia menambahkan bahwa kesejahteraan para pemangku jabatan di semua tingkatan sangat mempengaruhi integritas, dan sistem yang bersih sulit terwujud jika kesejahteraan pelaksana diabaikan. Bupati juga menyoroti tantangan terkait kewenangan otonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jonius menyampaikan apresiasinya kepada KPK, khususnya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Brigjen Agung Yudha, serta Satgas Pencegahan, Uding Juharuddin, atas perhatian dan pendekatan kolaboratif yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
"Karena Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara merasa diperhatikan. Dan kehadiran KPK dengan pendekatan kolaboratif seperti ini sangat kami harapkan. Ini bukan hanya bentuk pengawasan, tapi juga dukungan moral dan strategis bagi Pemerintah untuk membangun daerah," ujarnya.
Direktur Korsup Wilayah I KPK, Brigjen Agung Yudha, menekankan bahwa penguatan sistem dan sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari strategi nasional pencegahan korupsi.
"KPK tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat mengandalkan kemitraan dengan Kepala Daerah untuk membangun sistem yang tangguh dan tidak memberi celah bagi praktik koruptif," tegasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kolaborasi yang solid antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
