Ia menekankan bahwa Hari Buruh seharusnya menjadi momentum perlawanan terhadap berbagai kasus perburuhan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih marak terjadi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang tahun 2024, sebanyak 539 tenaga kerja mengalami PHK sepihak.
Tingginya angka pengangguran di Indonesia turut menjadi perhatian AKBAR Sumut. Pemerintah dinilai tidak mampu memberikan solusi efektif terkait permasalahan ketenagakerjaan.
"Kondisi ketenagakerjaan saat ini menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia, menimbulkan tingginya tingkat pengangguran yang ada," kata Dinda.
Ia menambahkan bahwa persaingan tenaga kerja yang semakin ketat juga tidak diantisipasi oleh pemerintah. Kondisi ini, lanjut Dinda, mengakibatkan peningkatan pekerja di sektor informal hingga mencapai kurang lebih 58 persen dari total pekerja di Indonesia.
Hal ini menunjukkan besarnya risiko dan kerentanan pekerja sektor informal yang belum terjamin oleh negara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai kebijakan yang ada, termasuk UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, dinilai gagal memberikan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi buruh, serta tidak mampu menjawab masalah-masalah utama seperti upah murah, outsourcing status pekerja freelance yang tidak diakui sebagai buruh, ketidakpastian status kerja, diskriminasi gender dan seksualitas, kebebasan berserikat yang semu, PHK sepihak, dan tidak terpenuhinya hak-hak buruh lainnya.
"Saat ini, buruh juga semakin jauh dari kesejahteraan dan keadilan dengan munculnya Undang-undang TNI. Potensi kriminalisasi terhadap buruh yang menuntut haknya, kian tinggi," ungkap Dinda.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
