Atas hal itu, Sugeng Riyanta menilai hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumut kepada Pemkab Tapteng sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
"Kalau saya lihat sudah sesuai. Karena memang pelayanan publik kita buruk sekali, dan memang harus dibenahi," jelas Sugeng Riyanta.
"Kita bisa melihat bagaimana dana BOK Kabupaten, puskesmas, dipotong sampai seperti itu. korupsi merajalela, hasil pemeriksaan BPK, temuan "gila-gilaan". Semua saya pegang," ungkap Sugeng Riyanta.
Sugeng Riyanta meyakini bahwa semua permasalahan ini merupakan tugas yang harus diselesaikannya. Menurutnya, apabila tak ada masalah, dirinya tak akan mendapat amanah memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Langkah konkret membenahi pelayanan publik, lihat aja lah. Saya gak mau janji," kata Sugeng Riyanta.
"Kalau langkah konkret yang telah saya lakukan. Seperti BOK, saya periksa. Kepala dinas, saya non-aktifkan. Kepala desa yang diduga korupsi, saya periksa dan non aktifkan, kepling yang terlibat dalam dukung-mendukung partai politik saya berhentikan, saya periksa. ASN yang suka mendukung-dukung partai politik, tidak netralitas, saya periksa saya beresin," jelas Sugeng Riyanta.
Maka dari itu, kata Sugeng Riyanta, setiap hari para ASN selalu diingat guna mengubah wajah Tapteng. "Tiap hari. Sebelum ada penilaian ini pun sudah kami lakukan. Pj Bupati atau Bupati paling cerewet, mungkin saya," ungkapnya.
Sugeng Riyanta berharap seluruh jajaran Pemkab Tapteng mampu menempatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tugas utama.
"Saya selalu ingatkan pada mereka. Ayo bekerja diniati ibadah. Bekerja itu untuk melayani masyarakat," ucap Sugeng Riyanta.
"Kenapa melayani masyarakat? kita ini pejabat, bupati, OPD, kita mendapatkan semua fasilitas kemewahan itu dari uangnya rakyat. Kita bukan tuannya rakyat, kita ini adalah pelayannya rakyat. Jadi harapan saya, semua in-line," jelas Sugeng Riyanta.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
