Antropolog: Penolakan MBG di Sumut Cerminkan Benturan Kebijakan dengan Realitas Kultural

MEDAN, iNewsMedan.id - Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara tidak hanya muncul setelah sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan melalui program tersebut.

Fenomena itu, menurut antropolog Sumatera Utara Avena Matondang, juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar yaitu, kebijakan pangan yang dirancang secara nasional bertemu dengan kebiasaan makan, kondisi ekonomi, serta kebudayaan masyarakat yang beragam.

Baca Juga

Febiola Diduga Kehilangan Ingatan Usai Keracunan MBG, KPPG Medan: Tunggu Hasil Dokter

Data Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mencatat sedikitnya empat peristiwa keracunan MBG sepanjang 2026 dengan total 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika tercatat satu kejadian dengan 107 korban.

Kasus terbesar terjadi di Kabupaten Karo pada Agustus 2026 dengan 389 korban. Dari jumlah itu, 142 pasien menjalani rawat inap, 52 rawat jalan, 175 diperbolehkan pulang, dan dua pasien dirujuk.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik setelah sebagian korban masih mengalami keluhan kesehatan. Pada 10 September, Dinas Kesehatan Sumatera Utara menyebut 15 murid Karo kembali menjalani perawatan setelah sebelumnya sempat pulang dan kembali bersekolah. Keluhan yang dominan berupa nyeri perut dan kolik.

Baca Juga

Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup Permanen

Di tengah situasi itu, muncul pula tuntutan dari orang tua siswa di Karo agar program MBG dihentikan. Kelompok masyarakat sipil hingga mahasiswa.

Pada Selasa (1/9/2026) sore, di Taman Teladan, Jalan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, sejumlah anak muda mengampanyekan penolakan MBG dengan cara menggelar lapak baca serta menyediakan sebuah spanduk besar yang bisa ditandatangani oleh warga. Isi spanduk itu berupa ajakan untuk menolak MBG.

Gerakan yang bernama Massa Rakyat Kolektif Melawan Belenggu Rezim atau Markombur ini, muncul akibat banyakanya laporan tentang ratusan pelajar yang mengalami keracunan yang diduga mengonsumsi menu MBG.

Baca Juga

Investigasi Awal BGN: Ikan Dibiarkan 12 Jam Diduga Picu Keracunan MBG di Karo

Tesa, salah seorang yang menggagas Markombur, mengatakan jika gerakan ini sudah berjalan sebanyak tiga kali. Dari situ, kata perempuan yang berusia 25 tahun ini, lebih kurang sebanyak 300 orang warga telah menyatakan penolakan terhadap MBG dengan cara menandatangani petisi yang mereka buat.

Paling baru, pada Kamis (10/9/2026) ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang DRPD Sumut. Mereka menyoal kasus keracunan anak sekolah yang terjadi di Kabupaten Karo, pada 13 Agustus 2026 lalu.

Dalam aksi itu massa mempertanyakan belum adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka usai insiden keracunan MBG ini bertambah.

Baca Juga

Soroti Integritas Pelaksana, Pemuda Sumut Minta Program Gizi Nasional Dikawal Ketat

Avena menilai rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan makanan dalam kebijakan publik tidak dapat hanya dilihat dari ukuran kandungan gizi.

“Antropologi melihat ini sebagai fenomena nutrisi dan persoalan higienitas dalam kehidupan, berbanding terbalik dengan program MBG,” kata Avena kepada NewsMedan.id, Jumat (11/9/2026).

“Perubahan itu yang mencederai pola kultural,” sambungnya.

Editor: Jafar Sembiring