Kejati Sumut Tetapkan Eks Kepala KSOP Belawan Tersangka Korupsi PNBP

Dari data Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tahun 2023 hingga 2024, terdapat kapal-kapal dengan tonase di atas GT 500 yang seharusnya masuk dalam perhitungan PNBP, tetapi tidak tercatat dalam data rekonsiliasi.

Baca Juga

Rotasi Kejagung: Muhibuddin Jadi Kajati Sumut, Harli Siregar Dipromosikan

“Data kapal yang memenuhi kewajiban jasa pandu tunda tidak seluruhnya masuk dalam rekonsiliasi yang ditandatangani para tersangka, termasuk RVL saat menjabat Kepala KSOP,” ungkap Rizaldi.

Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Meski begitu, angka pasti kerugian masih dalam proses penghitungan bersama lembaga terkait.

“Kerugian negara dari sektor PNBP diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan saat ini masih dilakukan pendalaman,” katanya.

Baca Juga

BREAKING NEWS: Kajari Karo Resmi Dicopot Sementara, Kejati Sumut Tunjuk Plh!

Atas perbuatannya, RVL dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor, serta ketentuan dalam KUHP terbaru.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, RVL langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani Kepala Kejati Sumut tertanggal 26 Maret 2026.

Rizaldi menegaskan, penyidikan belum berhenti dan masih terbuka kemungkinan adanya tersangka lain.

Baca Juga

BEM SI: Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Ketidakadilan Hukum

“Kami akan terus mengembangkan perkara ini. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Editor: Ismail