Kejati Sumut Tetapkan Eks Kepala KSOP Belawan Tersangka Korupsi PNBP

MEDAN, iNewsMedan.id– Penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Belawan terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menetapkan satu tersangka baru.

Kali ini, penyidik menjerat RVL (61), mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024.

Baca Juga

Proyek KSPN Danau Toba Bermasalah, Konsultan Masuk Bui

Penetapan itu melengkapi tiga tersangka sebelumnya yang lebih dulu ditahan pada 24 Februari 2026, yakni WH, MLA, dan SHS yang juga pernah menjabat di lingkungan KSOP Belawan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti.

“Penyidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan PNBP dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan,” ujar Rizaldi, Kamis (26/3/2026).

Baca Juga

Dari Kendari ke Medan, Ronal Bakara Duduki Kursi Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumut

Ia menjelaskan, dalam aturan, kapal dengan ukuran di atas GT 500 yang melintas di perairan wajib pandu harus menggunakan jasa pandu dan tunda. Kewenangan ini berada di otoritas pelabuhan dan pelaksanaannya telah dilimpahkan ke PT Pelindo Regional 1 Belawan.

Namun dalam praktiknya, ditemukan kejanggalan.

Dari data Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tahun 2023 hingga 2024, terdapat kapal-kapal dengan tonase di atas GT 500 yang seharusnya masuk dalam perhitungan PNBP, tetapi tidak tercatat dalam data rekonsiliasi.

Baca Juga

Diduga Tilep Uang Proyek Smartboard, Eks Kadis Pendidikan Tebing Tinggi Masuk Bui

“Data kapal yang memenuhi kewajiban jasa pandu tunda tidak seluruhnya masuk dalam rekonsiliasi yang ditandatangani para tersangka, termasuk RVL saat menjabat Kepala KSOP,” ungkap Rizaldi.

Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Meski begitu, angka pasti kerugian masih dalam proses penghitungan bersama lembaga terkait.

“Kerugian negara dari sektor PNBP diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan saat ini masih dilakukan pendalaman,” katanya.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Smartboard Tebing Tinggi, Kejati Sumut Geledah Tiga Kantor di Jakarta

Atas perbuatannya, RVL dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor, serta ketentuan dalam KUHP terbaru.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, RVL langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani Kepala Kejati Sumut tertanggal 26 Maret 2026.

Rizaldi menegaskan, penyidikan belum berhenti dan masih terbuka kemungkinan adanya tersangka lain.

Baca Juga

Uang BOS Disulap Jadi Ajang Korupsi, Bendahara dan Rekanan SMAN 19 Medan Diciduk Jaksa

“Kami akan terus mengembangkan perkara ini. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Editor : Ismail