Kritik Membangun Masyarakat Dibutuhkan untuk Evaluasi Program Makan Gratis

Penutupan Sementara dan Dampak Ekonomi

Saat ini, sebanyak 252 dapur SPPG di Sumatera Utara terpaksa ditutup sementara. Penutupan ini dikarenakan pengelola belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setelah melewati batas waktu operasional 30 hari.

Baca Juga

Dapur MBG di Dekat Kandang Babi Resmi Direlokasi, Pengelola Minta Maaf

Lusi mengungkapkan bahwa dana insentif Rp6 juta per hari tersebut hingga kini belum mampu menutupi modal awal karena terus dialokasikan untuk rehabilitasi alat dapur, perbaikan sarana, hingga pembangunan IPAL sesuai regulasi terbaru BGN.

"Kami berharap pemerintah daerah (Pemko, Pemkab, atau Provinsi) dapat membuka layanan satu pintu untuk pengurusan SLHS agar prosesnya lebih cepat dan terkoordinasi," ujar Lusi.

Penghentian sementara ini berdampak luas, di antaranya:

Baca Juga

Cegah Keracunan, Sekdaprov Sumut Perketat Pengawasan Higienitas 360 Dapur MBG

1. Ancaman Pengangguran: Sekitar 11.844 pekerja terancam dirumahkan sementara selama proses pengurusan SLHS yang memakan waktu 2 minggu hingga 3 bulan.

2. Kesejahteraan Keluarga: Penonaktifan pekerja di tengah momen Ramadan dan menjelang Lebaran menjadi beban berat bagi keluarga mereka.

Tentang HMD Gemas

HMD Gemas adalah asosiasi yang menaungi pengelola infrastruktur dapur dalam program MBG atau SPPG di seluruh Indonesia. Organisasi ini dideklarasikan di Bandung pada 18 November 2025 dengan tujuan melakukan advokasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan standar sanitasi dan keamanan pangan pada dapur mandiri tetap terjaga.

Lusi berharap masyarakat memberikan empati mengingat sektor usaha, seperti properti, telah lama stagnan sejak pandemi COVID-19. Program MBG dianggap sebagai napas baru bagi pengusaha untuk bangkit dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Editor : Jafar Sembiring