Kritik Membangun Masyarakat Dibutuhkan untuk Evaluasi Program Makan Gratis

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Sumatera Utara, Lusi Simatupang, mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar pengawasan tersebut didasari niat tulus untuk memperbaiki pelayanan, bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan program tersebut.

Jika ditemukan makanan yang tidak layak, warga diminta mendokumentasikannya melalui foto atau video dan melapor ke hotline 127 atau WhatsApp +62-811-1000-8008 sebagai bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga

Percepat Izin SPPG, Gapembi Sumut Minta Pengusaha Proaktif Lengkapi Data

Tantangan Operasional dan Kendala Lapangan

Lusi menjelaskan bahwa program MBG melibatkan jutaan pekerja dan pengecer. Sebagai mitra pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa dari 1.063 SPPG di Sumatera Utara, hanya sebagian kecil yang mengalami kendala menu, dan pihak yang bermasalah langsung ditindak tegas.

Membangun satu unit SPPG membutuhkan modal besar, yakni berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Meski investor menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari, dana tersebut terikat oleh aturan ketat dan mekanisme yang kompleks.

Baca Juga

Diduga Keracunan MBG, 159 Siswa SMK di Dairi Dilarikan ke Rumah Sakit

Beberapa kendala yang dihadapi pengelola di lapangan antara lain:

- Ketidakpastian Harga: Menjelang hari raya, harga bahan pokok melonjak tajam.

- Praktik Mafia Produk: Adanya kelangkaan barang (seperti susu) di tingkat distributor resmi, namun tersedia di tempat lain dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga

Kritik Menu MBG, Warga Diancam Usir Kades meski Pihak SPPG Terbuka pada Masukan

- Geografis: Di wilayah terpencil seperti Nias, selisih harga barang sangat tinggi sehingga berdampak langsung pada jenis makanan yang disajikan.

Penutupan Sementara dan Dampak Ekonomi

Saat ini, sebanyak 252 dapur SPPG di Sumatera Utara terpaksa ditutup sementara. Penutupan ini dikarenakan pengelola belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setelah melewati batas waktu operasional 30 hari.

Baca Juga

Dapur MBG di Dekat Kandang Babi Resmi Direlokasi, Pengelola Minta Maaf

Lusi mengungkapkan bahwa dana insentif Rp6 juta per hari tersebut hingga kini belum mampu menutupi modal awal karena terus dialokasikan untuk rehabilitasi alat dapur, perbaikan sarana, hingga pembangunan IPAL sesuai regulasi terbaru BGN.

"Kami berharap pemerintah daerah (Pemko, Pemkab, atau Provinsi) dapat membuka layanan satu pintu untuk pengurusan SLHS agar prosesnya lebih cepat dan terkoordinasi," ujar Lusi.

Penghentian sementara ini berdampak luas, di antaranya:

Baca Juga

Cegah Keracunan, Sekdaprov Sumut Perketat Pengawasan Higienitas 360 Dapur MBG

1. Ancaman Pengangguran: Sekitar 11.844 pekerja terancam dirumahkan sementara selama proses pengurusan SLHS yang memakan waktu 2 minggu hingga 3 bulan.

2. Kesejahteraan Keluarga: Penonaktifan pekerja di tengah momen Ramadan dan menjelang Lebaran menjadi beban berat bagi keluarga mereka.

Tentang HMD Gemas

HMD Gemas adalah asosiasi yang menaungi pengelola infrastruktur dapur dalam program MBG atau SPPG di seluruh Indonesia. Organisasi ini dideklarasikan di Bandung pada 18 November 2025 dengan tujuan melakukan advokasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan standar sanitasi dan keamanan pangan pada dapur mandiri tetap terjaga.

Lusi berharap masyarakat memberikan empati mengingat sektor usaha, seperti properti, telah lama stagnan sejak pandemi COVID-19. Program MBG dianggap sebagai napas baru bagi pengusaha untuk bangkit dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Editor : Jafar Sembiring