PKS Desak Pemprov Coret PRSU dan Medan Club dari Skema Inbreng Bank Sumut

PRSU Dinilai Tidak Clean and Clear

PKS menyebut Kawasan PRSU sebagai aset paling bermasalah. Selain masih terikat kontrak sewa dengan PPSU hingga 2030, kawasan tersebut juga dipenuhi bangunan milik kabupaten/kota se-Sumut serta bangunan milik Pemerintah Negeri Pulau Pinang, Malaysia.

Baca Juga

Aksi Catut Logo Organisasi, PW KAMMI Sumut Kirim Surat Klarifikasi ke DPRD

“Statusnya tidak clean and clear, penuh potensi sengketa, dan tidak bisa digunakan bank sebagai aset operasional,” ujar Hariyanto.

PKS mempertanyakan dasar hukum Pemprov mengajukan PRSU sebagai inbreng. Menurut mereka, aset yang sarat persoalan justru menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dokumen perencanaan Pemprov.

“Kalau asetnya saja bermasalah, bagaimana mungkin dijadikan modal? Apa argumen legal pemerintah memasukkan PRSU sebagai objek inbreng?” katanya.

Baca Juga

Demo Tak Ditemui Ketua DPRD Sumut, Ini Reaksi Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Medan Club Masuk Kategori Risiko Tinggi

Aset kedua yang ditolak PKS adalah Medan Club, yang berstatus cagar budaya. Status tersebut membatasi pemanfaatan bangunan, tidak dapat diubah sembarangan, bahkan biaya rehabilitasinya diperkirakan lebih dari Rp100 miliar.

“Aset ini sangat rawan menjadi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Artinya, berpotensi menjadi aset bermasalah yang justru membebani Bank Sumut,” jelas Hariyanto.

Baca Juga

DPRD Sumut Bahas Kasus Koperasi Swadharma, BNI Tegaskan Ikuti Proses Hukum

PKS juga menyoroti aspek legalitas historis aset tersebut yang dinilai belum sepenuhnya beres dan dapat memicu sengketa di masa depan.

Editor: Ismail