Demo Tak Ditemui Ketua DPRD Sumut, Ini Reaksi Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

MEDAN, iNewsMedan.id- Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas HKBP Nommensen di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (22/6/2026), berujung ricuh setelah massa merobohkan gerbang utama gedung wakil rakyat tersebut. Insiden itu terjadi setelah mahasiswa berjam-jam menunggu Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, namun tak kunjung menemui mereka.

Massa yang telah berunjuk rasa sejak siang awalnya bertahan di depan gedung DPRD Sumut sambil menyampaikan berbagai tuntutan. Mereka juga sempat terlibat adu argumen dengan aparat kepolisian karena tetap mendesak agar Ketua DPRD Sumut hadir dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.

Baca Juga

Mundur Alon-Alon? Sempat Mengaku Banding, Kompol DK Belum Kirim Dokumen, Deadline 7 Hari Lagi

Menjelang petang, situasi memanas. Sejumlah mahasiswa tiba-tiba berlari menuju gerbang utama sebelah kanan DPRD Sumut dan menggoyangkannya secara bersama-sama. Tak lama kemudian gerbang tersebut roboh. Saat kejadian, petugas keamanan disebut tidak berada dalam posisi siaga di sekitar gerbang.

Usai gerbang roboh, massa tidak masuk ke dalam kompleks DPRD Sumut. Mereka kembali berbaris dan bergerak menuju simpang Jalan Imam Bonjol–Jalan Perdana. Di lokasi itu, mahasiswa sempat memblokir arus lalu lintas sambil melanjutkan orasi sebelum akhirnya kembali ke depan DPRD Sumut dan membubarkan diri menuju kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan pengawalan kepolisian.

Pimpinan aksi, Mujizat Silalahi, mengatakan demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

"Kami menilai masih banyak kebijakan yang perlu diperbaiki dan dievaluasi agar lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Mujizat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Massa juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta meminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, mereka mendesak agar TNI dan Polri tidak lagi menempati jabatan sipil serta meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Baca Juga

Viral Video Dugem, Mahasiswa Desak Gerindra Pecat Anggota DPRD Sumut Ajie Karim

"Kami juga mendesak agar pemerintah menstabilkan nilai rupiah, BBM, dan harga kebutuhan pokok," kata Mujizat.

Editor : Ismail