Demosi Kompol DK Bukti Pelanggaran, Kuasa Hukum Tuding Polda Sumut Inkonsisten

Ketika ditanya mengenai sanksi demosi, Hans menjawab singkat, "Biasa itu," sembari menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan banding atas putusan Bidpropam.

Baca Juga

Kehabisan Sabu, Dua Pria Bunuh Driver Online dan Jual Mobil Korban Rp17 Juta

Menurut tim Rahmadi, sikap tersebut justru mempertegas budaya membenarkan kekerasan di tubuh kepolisian.

Kasus Rahmadi bermula saat ia ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Sumut di Tanjungbalai atas dugaan kepemilikan narkotika. Rahmadi kemudian divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai pada 30 Oktober 2025.

Namun, sehari sebelum putusan pengadilan tersebut, Bidpropam telah menyatakan Kompol DK bersalah dan menjatuhkan sanksi demosi.

Baca Juga

BARA Laporkan Pimpinan Polres Tanjungbalai ke Propam Terkait Penanganan DPO Jaringan Narkoba

"Dua putusan berbeda dalam satu perkara. Satu dihukum, satu dibenarkan. Di situlah absurditas penegakan hukum kita," tutup Ronald.

Editor: Jafar Sembiring