BREAKING NEWS Suap Proyek Rp231 Miliar: Topan Ginting Bos PUPR Sumut Terima Fee Rp8 Miliar

JAKARTA, iNewsMedan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan. Topan diduga menerima jatah sebesar Rp8 miliar dari perusahaan pemenang lelang proyek tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (28/6/2025) bahwa uang Rp8 miliar tersebut merupakan realisasi dari fee sebesar 4-5 persen dari total nilai proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara. Kedua proyek ini ditaksir memiliki nilai total mencapai Rp231,8 miliar.

Baca Juga

Segini Harta Kekayaan Fantastis Topan Ginting, Kadis PUPR Sumut Tersangka Suap Proyek Jalan

"Ada hitung-hitungannya seperti Kepala Dinas akan diberikan sekitar 4-5 persen dari nilai proyek. Kalau dikira-kira dari Rp231,8 miliar itu, 4 persennya sekitar Rp8 miliar," jelas Asep.

Asep menambahkan bahwa uang suap tersebut diberikan kepada Topan secara bertahap setelah proyek rampung dikerjakan, sejalan dengan termin pembayaran proyek. Total komisi ini diterima oleh Topan, yang merupakan anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution, setelah selesainya pekerjaan.

Selain Topan Obaja Putra Ginting, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.

Editor : Jafar Sembiring