Gugatan Dikabulkan MK, UU ITE Tak Bisa Sembarangan Jerat Kritik

Baca Juga

Hanter Oriko Siregar Gugat UU Pemilu, Syarat Guru SD Wajib S1, Kok Presiden dan DPR Cukup SMA Saja

Meski demikian, Todung menyoroti bahwa putusan MK ini masih memberikan peluang bagi tokoh publik untuk menggunakan Pasal 27A dan 45 ayat (4) untuk memproses hukum seseorang. 

"Jadi tokoh publik itu masih bisa membuat aduan terhadap apa yang disebut pencemaran nama baik atau berita bohong atau apa menyerang kehormatan. Menurut saya itu yang agak absen dari putusan MK," tuturnya.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa frasa 'orang lain' dalam Pasal 27A UU ITE bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali jika dimaknai sebagai lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Baca Juga

MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

MK juga memutuskan bahwa frasa 'suatu hal' dalam kedua pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang'.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa frasa 'mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu' dalam dua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. 

Frasa tersebut hanya berlaku jika dimaknai sebagai 'hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan'.

Editor: Jafar Sembiring