Ini Kata Bawaslu Sumut soal Laporan Pergeseran Suara antar Peserta Pemilu 2024

MEDAN, iNewsMedan.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menerima banyak laporan pergeseran suara antar peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, di sela-sela acara diskusi 'Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Hasil Pemilu 2024 dan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Sumut'.

Baca Juga

Bawaslu Sumut: Pemahaman Regulasi Kunci Cegah Sengketa Pilkada

Saut menjelaskan bahwa laporan yang banyak diterima soal rekapitulasi. Baik di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten/Kota.

"Laporan banyak sekali ya, mulai rekapitulasi dari tingkat Kecamatan, banyak sekali. Bawaslu menggunakan pintu pelapor dan pintu keberatan," kata Saut, di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Kamis (7/3/2024).

Saut menambahkan, pihaknya menerima laporan melalui Pintu Laporan dan Pintu Keberatan diselesaikan dalam jenjang di tingkat rekapitulasi. Sehingga, dilakukan penanganan laporan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Baca Juga

Hadapi Pilkada 2024, Bawaslu Sumut Siapkan 2.096 Panitia Pengawas Kecamatan

"Contohnya, kalau keberatan saksi, atau calon tidak ada saksi. Bisa disampaikan ke Bawaslu, ada dua cara, pertama pelapor sesuai dengan penanganan pelanggarannya dan penanganan pelanggaran cepat. Banyak laporan kita terima, tapi kita selesaikan sesuai dengan tingkatannya," terang Saut.

Dalam laporan yang diterima, sebut Saut, terdapat banyak laporan terkait dengan pergeseran suara. Tapi, menjadi alat bukti disampaikan hasil Sirekap aplikasi dimiliki KPU. Namun hal itu, tidak dapat diproses.

"Dalam peraturan Bawaslu, Sirekap tidak bisa dasar. Sehingga setiap laporan, dan disampaikan keberatan berdasarkan Sirekap tidak bisa kami tindaklanjuti," tambah Saut.

Baca Juga

Bawaslu RI Gelar Konsolidasi Media terkait dengan Hasil Pemilihan Umum 2024 

Saut menyampaikan bahwa Bawaslu tidak mengakui Sirekap untuk dijadikan sebagai acuan. Namun, pihaknya hanya mengakui C1 Hasil. Sebab, selain C1 tidak bisa menjadi alat bukti dan tidak diakui sesuai peraturan dan perundang-undangan.

"Mau hasil survei, hasil suaranya 5 ribu, kenyataan 200 suara, tidak bisa jadi dasar. Kami anggap tidak bisa menjadi objek sengketa," sambung Saut.

Saut juga menyebut bahwa pihaknya tidak bisa berasumsi secara langsung, baik itu pencurian atau tidak. Yang banyak, sambung Saut, Bawaslu terima laporan pergeseran suara, antar calon dalam satu partai dan ada penggeseran suara antar partai.

Baca Juga

Meminimalisir Sengketa dalam Proses Pemilu, Bawaslu Sumut Evaluasi dan Optimalisasi SIPS

Usai menerima laporan itu, tambah Saut, pihaknya terlebih dahulu mempelajari laporan-laporan tersebut, seperti terpenuhnya alat bukti dan barang buktinya, serta memenuhi syarat. Kemudian, akan ditindaklanjuti dari tingkat kecamatan sudah berkerja.

"Pemeriksaan dan langsung melakukan koreksi. Setelah dicek, ada alasannya salah input, ada kelihatan. Kita langsung koreksi di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota dan kita langsung selesaikan. Sekarang akan diselesaikan di tingkat provinsi. Itu banyak dilakukan koreksi," ucap Saut.

Saut mengatakan pihak Bawaslu tengah melakukan tabulasi laporan diterima terkait proses atau tahapan rekapitulasi pada Pemilu 2024 ini. Baik laporan pergeseran suara hingga pelanggaran lainnya dalam proses rekapitulasi tersebut.

Baca Juga

Bawaslu Sumut Ajak Peserta Pemilu Tertibkan APK secara Mandiri dan Hentikan Kampanye

"Bawaslu Sumut belum merinci semuanya, potensi pelanggaran, seminggu setelah rekapitulasi bisa kita umumkan. Saya harus berkordinasi dengan Divisi penanganan pelanggaran soal data-data," tutur Saut.

Bawaslu Sumut mencatat, ada dua daerah masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Saat ini, dilakukan pengawasan proses rekapitulasi tersebut.

"Pengawasan melekat dalam rekapitulasi, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, sisanya di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang masih berproses rekapitulasi," tutup Saut.

Editor : Odi Siregar