Harga Telur Ayam Tembus Rp1.900 per Butir, KPPU Lakukan Penelusuran

Kemudian, KPPU melanjutkan pantauan ke peternak ayam ras petelur yang berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang. Dari informasi yang diperoleh, harga jual telur di tingkat peternak sekitar Rp1.460/butirnya tanpa dibedakan ukurannya dengan kategori 1 ikat di atas 18 kilogram.

Salah satu peternak telur yang memiliki sekitar 30 ribu ekor ayam petelur, biaya produksi telur ayam ras sekitar Rp1.390/butir. 

Baca Juga

KPPU Kanwil I Harap Kadin Dukung Persaingan Usaha Sehat di Sumut

Menurutnya, dari sisi produksi, akibat turunnya harga telur tahun lalu dan kenaikan harga pakan sekitar 40 persen dibandingkan tahun lalu, menyebabkan dia mengurangi kapasitas kandangnya sekitar 35 persen. Bahkan beberapa peternak telur di Pantai Labu harus gulung tikar. 

"Untuk pemicu turunnya harga telur tahun lalu disinyalir karena perusahaan unggas terintegrasi juga telah memiliki peternakan ayam petelur, sehingga terjadi banjir telur di pasar," tutur Ridho. 

Terkait pembentukan harga, peternak mengatakan bahwa harga ditentukan oleh agen yang mengambil telur ke tempatnya. Sementara harga acuan agen mengikuti info realisasi harga telur ayam himpunan Medan dan Kepri yang dikeluarkan oleh Pinsar Indonesia. Untuk mendalami berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan, KPPU Kanwil I akan memanggil beberapa distributor telur, perusahaan terintegrasi dan PINSAR, khususnya untuk mengklarifikasi adanya info realisasi harga yang membentuk harga telur di pasar.

Baca Juga

KPPU: 5 Produsen Migor di Sumut Diduga Kartel

"Hal ini untuk memastikan apakah kenaikan harga ini memang terkait dengan dampak pandemi covid yang telah melandai sehingga permintaan naik, atau penurunan pasokan karena banyaknya peternak yang mengurangi produksinya pada saat pandemi Covid-19 dan sampai saat ini belum normal atau kenaikan biaya produksi pakan ternak atau adanya bansos telur ayam di sejumlah daerah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ridho menambahkan, KPPU akan terus melakukan pengawasan terhadap bahan pokok strategis lain dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan. Ia juga mendukung upaya Pemprov Sumut yang sedang mempersiapkan aplikasi sistem peringatan dini untuk bahan pokok yang dapat memberikan notifikasi kepada pimpinan daerah dan stakeholder yang mengendalikan inflasi ketika terjadi permintaan atau pasokan yang menyentuh ambang batas tidak wajar. 

"Nantinya dapat terpantau keseimbangan jumlah permintaan dan pasokan bahan pangan di pasar," tambahnya.

Editor : Odi Siregar