KPPU Temukan Dugaan Kartel Logistik di Depo Kontainer Belawan

MEDAN, iNews.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I menemukan dugaan kartel (kesepakatan harga) pada pelayanan di Depo Kontainer Pelabuhan Belawan.

Kepala Kantor KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas mengatakan, dugaan tersebut berhembus ketika KPPU melakukan kajian atas penetapan biaya administrasi pelayanan di depo kontainer tersebut.

Baca Juga

KPPU Kanwil I Paparkan Tantangan Persaingan Usaha di Tahun Politik

"Adapun dari hasil kajian yang dilakukan, bahwa terdapat potensi dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 terkait kartel penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha depo kontainer," kata Ridho di Medan, Senin (4/7/2022).

Ridho mengungkapkan, guna menindaklanjuti hasil kajian tersebut, KPPU Kanwil I membawa masalah tersebut pada tahap penelitian perkara inisiatif.

Bahkan, ada indikasi pelanggaran ditemukan dari adanya surat beberapa depo kontainer kepada EMKL/eksportir yang memberlakukan biaya administrasi Rp25.000 per kontainer secara serempak mulai tanggal 16 Maret 2022.

Baca Juga

KPPU Kanwil I Sebut Harga dan Kebutuhan Pokok Masih Aman Jelang Nataru

"Sebelumnya biaya administrasi adalah Rp25.000/invoice, di mana 1 invoice bisa lebih dari 1 kontainer. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin tingginya biaya logistik, khususnya yang melalui Pelabuhan Belawan," jelasnya.

Editor: Odi Siregar