Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 2 Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

MEDAN, iNews.id- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menghentikan 2 perkara dengan 3 tersangka tindak pidana umum dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Sebelumnya, Kajati Sumut Idianto, SH,MH didampingi Wakajati Edyward Kaban, SH,MH, Aspidum Arip Zahrulyani, SH,MH, Koordinator Bidang Pidum Gunawan Wisnu Murdiyanto, Kasi Terorisme dan Lintas Negara Yusnar terlebih dahulu dilakukan ekspose (gelar perkara) secara online kepada Jampidum Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana dan disetujui untuk dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Baca Juga

Cegah Praktik Monopoli, KPPU dan Kejati Sumut Bersinergi Perkuat Penegakan Hukum Persaingan

Ekspose yang digelar secara online (daring) juga diikuti Kajari Medan Teuku Rahmatsyah dan Kajari Langkat Mei Abeto Harahap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan, menyampaikan 2 perkara dengan 3 tersangka yang dihentikan penuntutannya adalah dari Kejari Medan dan Kejari Langkat. 

Perkara pertama dari Kejari Medan, dengan tersangka Hardip (48 tahun) dipersangkakan dengan Pasal 310 ayat (1) subs. Pasal 315 KUHPidana.

Baca Juga

Berkas Perkara Perdagangan Orang Utan Dinyatakan Lengkap

Perkara kedua dari Kejari Langkat dengan tersangka Muhammad Husin dan Painem alias Inem melakukan pencurian berondolan sawit di PT. LNK Bukit Lawang dan dipersangkakan dengan Pasal 111 subs 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

"Alasan dilakukannya penghentian penuntutan terhadap dua perkara dengan tiga tersangka ini, karena antara pelaku dan korban sudah berdamai, saling memaafkan. Korban telah memaafkan tersangka dan dilakukan perdamaian tanpa syarat disaksikan penyidik, tokoh masyarakat dan keluarga. Sementara untuk perkara perkebunan, tersangka dan perwakilan perkebunan PT LNK sudah saling memaafkan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya," beber Yos Arnold, Sabtu (2/2).

Penghentian penuntutan dengan penerapan restorative justice ini, kata Yos A Tarigan juga berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga.

Baca Juga

Kejati Sumut Didesak Serius Usut Mafia Tanah yang Rugikan Bank BUMN

"Pelaksanaan RJ ini juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi," tandasnya.

Editor : Ismail