MEDAN, iNewsMedan.id - Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 2027 kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98,47 juta per jemaah, kebijakan subsidi dinilai perlu dirancang dengan mempertimbangkan keterjangkauan biaya, kepastian hukum, prinsip syariah, serta keberlanjutan dana haji bagi calon jemaah pada masa mendatang.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Seri Diskusi II dan Dialog Publik Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Sumatera Utara bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Hotel Madani, Medan, Kamis (29/10/2026). Forum ini mengangkat tema “Diskursus Biaya Haji 2027: Antara Komitmen Negara, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan” serta “Subsidi Dana Haji dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”.
Diskusi menghadirkan Anggota BPKH Amri Yusuf, Ketua PW ISMI Sumut Prof. Nispul Khoiri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus, serta Guru Besar UIN Sumatera Utara Prof. Muhammad Yafiz. Diskusi dipandu Dr. Kamila, M.E. Turut hadir Sekretaris PW ISMI Sumut Ismail Marzuki, pengurus ISMI Sumut, dan perwakilan ormas Islam di Medan.
Ketua PW ISMI Sumut Prof. Dr. Nispul Khoiri, M.Ag., menyebutkan, pihaknya menempatkan diskusi ini sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai pembiayaan haji yang mempertimbangkan tanggung jawab negara, keadilan sosial, prinsip syariah, dan keberlanjutan pengelolaan dana umat.
“Melalui forum bersama BPKH dan pemangku kepentingan terkait, ISMI Sumut mendorong agar pembahasan biaya haji tidak berhenti pada besaran pembayaran jemaah. Karena ISMI adalah wadah intelektual, kami terus melakukan kajian-kajian pada aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk persoalan dana haji ini,” ujar Nispul.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
