MEDAN, iNewsMedan.id – Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) berencana mengerahkan sekitar 500 mahasiswa untuk berunjuk rasa di Medan pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyuarakan enam tuntutan, mulai dari penanganan bencana, persoalan dokumen pendidikan Gibran, hingga evaluasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Aksi AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, mengatakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“Momentum 2 tahun Prabowo Gibran tidak boleh dilewatkan untuk evaluasi ragam persoalan. Kami mengajak seluruh mahasiswa sumatera untuk turun ke jalan, di 20 Oktober nanti,” ujar Bukhori.
Enam tuntutan yang disiapkan AMSUB mencakup pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo terkait penanganan bencana, keterbukaan dokumen pendidikan Gibran, serta pemrosesan persoalan yang berkaitan dengan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Mahasiswa juga mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan secara terkoordinasi, evaluasi belanja program strategis nasional termasuk MBG, serta pemangkasan anggaran yang dinilai tidak prioritas untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana.
Aktivis Sumatera Utara sekaligus Ketua Pemuda Mahasiswa Merah Putih (PMMP) USU, Arya Laksana, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab,” ujar Arya.
Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan titik penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara dan kawasan Lapangan Merdeka Medan. AMSUB juga merencanakan mimbar bebas, orasi akademik, dan aksi teatrikal.
Rencana aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Tanggapan pemerintah atas tuntutan tersebut masih diperlukan.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
