Ada Risiko Jika BUMD Digabung
Di sisi lain, Gunawan menyoroti kemungkinan apabila integrasi ekonomi dilakukan melalui penggabungan BUMD lintas provinsi.
Menurut dia, konsolidasi tersebut dapat menghasilkan entitas bisnis dengan aset dan modal besar. Namun, setiap provinsi memiliki kepentingan sendiri.
Persoalan muncul ketika perusahaan hasil penggabungan harus menentukan lokasi investasi. Daerah yang memperoleh alokasi investasi akan mendapatkan manfaat lebih besar. Karena itu, dibutuhkan aturan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh provinsi.
Risiko lainnya adalah budaya kerja, monopoli pasar, pengelolaan organisasi yang semakin rumit, hingga penularan masalah finansial apabila salah satu anak perusahaan mengalami kebangkrutan.
“Banyak kepentingan di sini, dan pengelolaan perusahaan sebesar ini membutuhkan restrukturisasi organisasi yang tidak mudah,” katanya.
Gunawan juga mengingatkan bahwa perusahaan besar membutuhkan tata kelola profesional. Sementara sumber daya manusia pemerintah daerah pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan fungsi birokrasi.
“Langkah besar seperti ini tidak bisa dieksekusi dengan hanya mengandalkan birokrat untuk ditempatkan sebagai entrepreneur,” ujarnya.
Tetap Perlu Kajian
Meski memiliki sejumlah risiko, Gunawan melihat integrasi ekonomi Sumatera tetap menyimpan potensi.
Konektivitas barang dan jasa antarwilayah yang lebih harmonis dapat membantu menciptakan keseimbangan harga sesuai kapasitas produksi setiap daerah. Kondisi itu juga berpotensi membantu pengendalian inflasi.
Konsolidasi perusahaan daerah, jika memang menjadi pilihan, juga dapat memperbesar modal, membuka akses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Namun, ia meminta pemerintah melakukan kajian kelayakan sejak tahap awal.
“Lakukan observasi di awal saat sudah memasuki tahap awal pelaksanaan. Lakukan estimasi terkait dengan feasibilitas gagasan tersebut,” katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan konsep awal apabila hasil kajian menunjukkan gagasan tersebut tidak layak. Konsep dapat dipersempit atau diubah sesuai hasil evaluasi.
“Jangan takut untuk mundur saja dari rencana semula atau justru mempersempit gagasan, jika gagasan atau ide besar ini tidak feasible dilakukan,” ujarnya.
Sebab, integrasi ekonomi membutuhkan eksekusi jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
