MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Nasution menggagas integrasi potensi ekonomi 10 provinsi di Sumatera. Ekonom Sumut Gunawan Benjamin mengingatkan integrasi tersebut jangan berhenti pada penggabungan kekuatan perusahaan besar atau BUMD saja.
Pelaku usaha kecil perlu ditempatkan dalam rantai industri agar manfaat hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi.
“Kalau ingin mengoptimalkan sisi pendapatan agar tidak terkonsentrasi pada perusahaan besar semata, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah pengembangan industri pengolahan hilir yang bisa dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat,” kata Gunawan kepada iNewsMedan.id, Kamis (17/9/2026).
Sebelumnya diketahui bawah, Bobby menyampaikan gagasan itu dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu, 9 September 2026.
Ia menawarkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Salah satunya adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menjadi basis industri.
Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan. Menurut dia, masih terdapat ruang untuk memperkuat hilirisasi kelapa sawit di seluruh Sumatera.
Skema lainnya adalah pengembangan kawasan terintegrasi antarprovinsi, khususnya sektor logistik. Bobby menyebut jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Jangan Hanya Besarkan Korporasi
Gunawan menilai potensi integrasi ekonomi Sumatera memang besar. Namun, konsep tersebut perlu diperjelas sejak awal.
Pemerintah perlu menentukan apakah integrasi yang dimaksud berupa pengembangan industri pengolahan dalam kawasan tertentu, integrasi perkebunan komoditas milik pemerintah, penggabungan perusahaan daerah lintas provinsi, atau bentuk kerja sama lainnya.
Menurut dia, pilihan model integrasi akan menentukan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut.
Jika orientasinya hanya membangun entitas bisnis besar, pelaku usaha kecil berisiko tidak menjadi bagian utama dalam rantai nilai.
Karena itu, salah satu pilihan yang dapat dikembangkan adalah industri hilir berbasis kelompok masyarakat dan UMKM.
Gunawan mencontohkan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng. Industri semacam itu, menurut dia, tidak harus seluruhnya dilakukan perusahaan berskala besar.
Pelaku UMKM dapat dilibatkan melalui pembinaan, pembiayaan, promosi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan, dan tentunya setiap komoditas memiliki keunikan pengembangan produk hilirnya masing-masing,” ujarnya.
Dengan model tersebut, komoditas unggulan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah atau diolah oleh perusahaan besar. Kelompok masyarakat juga dapat memperoleh ruang dalam proses penciptaan nilai tambah.
Ada Risiko Jika BUMD Digabung
Di sisi lain, Gunawan menyoroti kemungkinan apabila integrasi ekonomi dilakukan melalui penggabungan BUMD lintas provinsi.
Menurut dia, konsolidasi tersebut dapat menghasilkan entitas bisnis dengan aset dan modal besar. Namun, setiap provinsi memiliki kepentingan sendiri.
Persoalan muncul ketika perusahaan hasil penggabungan harus menentukan lokasi investasi. Daerah yang memperoleh alokasi investasi akan mendapatkan manfaat lebih besar. Karena itu, dibutuhkan aturan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh provinsi.
Risiko lainnya adalah budaya kerja, monopoli pasar, pengelolaan organisasi yang semakin rumit, hingga penularan masalah finansial apabila salah satu anak perusahaan mengalami kebangkrutan.
“Banyak kepentingan di sini, dan pengelolaan perusahaan sebesar ini membutuhkan restrukturisasi organisasi yang tidak mudah,” katanya.
Gunawan juga mengingatkan bahwa perusahaan besar membutuhkan tata kelola profesional. Sementara sumber daya manusia pemerintah daerah pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan fungsi birokrasi.
“Langkah besar seperti ini tidak bisa dieksekusi dengan hanya mengandalkan birokrat untuk ditempatkan sebagai entrepreneur,” ujarnya.
Tetap Perlu Kajian
Meski memiliki sejumlah risiko, Gunawan melihat integrasi ekonomi Sumatera tetap menyimpan potensi.
Konektivitas barang dan jasa antarwilayah yang lebih harmonis dapat membantu menciptakan keseimbangan harga sesuai kapasitas produksi setiap daerah. Kondisi itu juga berpotensi membantu pengendalian inflasi.
Konsolidasi perusahaan daerah, jika memang menjadi pilihan, juga dapat memperbesar modal, membuka akses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Namun, ia meminta pemerintah melakukan kajian kelayakan sejak tahap awal.
“Lakukan observasi di awal saat sudah memasuki tahap awal pelaksanaan. Lakukan estimasi terkait dengan feasibilitas gagasan tersebut,” katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan konsep awal apabila hasil kajian menunjukkan gagasan tersebut tidak layak. Konsep dapat dipersempit atau diubah sesuai hasil evaluasi.
“Jangan takut untuk mundur saja dari rencana semula atau justru mempersempit gagasan, jika gagasan atau ide besar ini tidak feasible dilakukan,” ujarnya.
Sebab, integrasi ekonomi membutuhkan eksekusi jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
