Aturan itu sendiri sudah dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023. Uji coba sebelumnya dilakukan di sejumlah daerah sejak pertengahan 2024, sebelum akhirnya diperluas ke seluruh Indonesia.
Di lapangan, prosesnya kini lebih transparan. Saat pemohon memasukkan NIK, sistem langsung menampilkan status BPJS—aktif, tidak aktif, atau bahkan belum terdaftar. Kalau status bermasalah, aplikasi langsung memunculkan notifikasi.
Isinya jelas: kenapa tidak aktif dan bagaimana cara mengaktifkannya kembali. Meski begitu, untuk saat ini belum langsung jadi penghalang. SIM tetap bisa diterbitkan, tapi pemohon akan diberi edukasi agar segera mengaktifkan kepesertaannya.
Akmal memastikan, integrasi sistem ini dirancang tanpa menghambat pelayanan. Proses tetap cepat, petugas juga tidak dibebani kerja tambahan.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Firman Darmansyah, mengakui kesadaran masyarakat masih rendah.
“Masih banyak yang belum paham kalau BPJS aktif itu jadi bagian dari syarat urus SIM,” katanya.
Karena itu, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi, termasuk lewat video singkat di media sosial agar informasi ini cepat sampai ke masyarakat.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
