JAKARTA, iNewsMedan.id - Sebanyak 720 pendamping desa di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dipastikan kembali bekerja setelah sempat mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak.
Keputusan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi terkait di DPR RI dengan Kementerian Desa (Kemendes) yang menindaklanjuti laporan adanya ribuan tenaga pendamping yang terdampak evaluasi.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, membawa persoalan ini langsung ke hadapan Menteri Desa, Yandri Susanto.
Pria yang akrab disapa Ijeck ini mengungkapkan bahwa pekan lalu dirinya menerima audiensi dari perwakilan ribuan pendamping desa di Kota Medan yang mengaku dipecat tanpa kejelasan.
Selain masalah pemecatan, Ijeck juga menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan. "Saya mendapatkan laporan dari pesan singkat WA, dan saya tidak mengenal pengirim pesan tersebut. Tapi saya buka dan saya baca, ternyata korban pengurangan pendamping desa," kata dia.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
