Lebih lanjut, ia mengkritik kondisi partai politik di Indonesia yang dinilai semakin jauh dari nilai ideal akibat praktik nepotisme demi kepentingan kapitalis. Bakhrul menyoroti bagaimana proses pengambilan kebijakan internal sering kali mengabaikan aturan organisasi.
“Ini kan sudah jauh menyimpang, tidak ada lagi demokrasi dalam acara yang judulnya musyawarah daerah. Bagaimana mungkin musyawarah tapi tidak ada demokrasi, tidak ada ruang untuk mengakomodir pemilik suara yang sah berdasarkan AD/ART mereka? Ini kondisi yang sangat ironis pada partai-partai politik,” sebutnya.
Ia meyakini bahwa sosok pemimpin ideal hanya akan lahir jika Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut mendatang mengakomodir seluruh kader potensial tanpa intervensi. Namun, ia pesimistis hal itu dapat terwujud dalam waktu dekat.
“Sayangnya hal ini mungkin tidak akan terjadi. Karena faktanya, politik kita masih berkutat pada tiga hal yaitu balas budi, balas jasa dan balas dendam,” demikian Bakhrul Khair Amal.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
