MEDAN, iNewsMedan.id- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mencatat pengembalian kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp435 miliar sepanjang Januari hingga Desember 2025. Capaian ini muncul di tengah penanganan ratusan perkara korupsi yang masih berjalan di wilayah Sumatera Utara.
Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Indra Ahmadi Hasibuan, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari penanganan perkara di tahap penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Ia menyebut uang negara yang dipulihkan tidak lepas dari prioritas kejaksaan pada penyelamatan kerugian negara dalam setiap perkara tindak pidana korupsi.
“Upaya yang kami lakukan bukan hanya memproses perkara, tetapi menyelamatkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Itu yang kami kedepankan dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar Indra, Sabtu, 27 Desember 2025.
Indra juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara jauh lebih besar dibanding alokasi anggaran penegakan hukum yang diterima kejaksaan selama 2025. Menurutnya, anggaran untuk penegakan dan pelayanan hukum Kejati Sumut dan seluruh jajaran hanya sekitar Rp134 miliar, sementara uang negara yang berhasil dipulihkan menembus lebih dari Rp435 miliar.
“Dengan alokasi anggaran sekitar Rp134 miliar, kerugian keuangan negara yang dikembalikan mencapai Rp435 miliar lebih. Ini bukti kerja keras jajaran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,” kata Indra.
Sepanjang 2025, bidang tindak pidana khusus Kejati Sumut melakukan 53 penyelidikan dan 29 perkara telah naik ke tingkat penyidikan. Jika seluruh jajaran kejaksaan di Sumut digabung, jumlahnya jauh lebih besar. Total penyelidikan mencapai 282 kegiatan, 183 perkara telah masuk tahap penyidikan dan 184 perkara berada di tahap penuntutan.
Dalam proses penyidikan kasus korupsi tersebut, kejaksaan menahan sedikitnya 129 orang tersangka. Angka ini memperlihatkan bahwa kasus korupsi masih terjadi secara luas di berbagai sektor di Sumatera Utara.
Di balik klaim pengembalian uang negara, data tersebut sekaligus menunjukkan fakta lain: beban penanganan perkara korupsi di Sumut masih tinggi. Ratusan perkara masih berjalan, sebagian masih berada di tahap penyelidikan dan penyidikan, dan publik tetap memiliki ruang untuk mengawasi penyelesaiannya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
