Saran PKS: Jual Aset Bermasalah, Serahkan Dana Tunai
Untuk menghindari risiko jangka panjang, PKS mengusulkan agar Pemprov menjual terlebih dahulu aset-aset bermasalah tersebut, lalu menyetorkan hasil penjualan dalam bentuk dana tunai ke Bank Sumut.
“Jika pemerintah serius ingin memperkuat Bank Sumut, maka penyertaannya harus berupa liquid asset, bukan fixed asset yang penuh masalah,” tegasnya.
PKS mengingatkan bahwa memasukkan aset tidak produktif justru bisa menurunkan rasio keuangan bank, memperbesar BOPO, dan menghambat penyaluran kredit UMKM. Dampaknya, laba bank menurun dan dividen untuk Pemprov ikut berkurang.
“Langkah ini terlalu berisiko. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya memperkuat Bank Sumut malah berbalik melemahkan,” imbuhnya.
PKS Minta Pemprov Revisi Ranperda
Fraksi PKS secara resmi meminta Pemprov mencoret Kawasan PRSU dari Ranperda, sementara Medan Club diminta dikeluarkan sampai seluruh aspek legal, status cagar budaya, serta dokumen pendukungnya benar-benar lengkap.
PKS juga meminta naskah akademik Ranperda disusun ulang agar selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bank Sumut adalah aset strategis. Kebijakan penyertaan modal harus dikaji cermat, tidak bisa dipaksakan demi mengejar target politik atau proyek jangka pendek,” kata Hariyanto.
Ia menegaskan bahwa PKS tetap mendukung penguatan Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang modern, namun dukungan tersebut bersyarat.
“Kami bukan menolak penguatan Bank Sumut. Kami menolak risiko yang bisa meruntuhkan stabilitas bank daerah dan membebani rakyat,” tutupnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
