“Kami berharap pesan ini sampai ke Presiden. Usulan DPR sebesar Rp52,9 triliun ini bukan sekadar angka, tapi kebutuhan nyata untuk beasiswa, kesejahteraan guru, serta perbaikan fasilitas sekolah,” tambahnya.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan menyentuh langsung program penting: perluasan beasiswa PIP hingga TK, tunjangan guru non-ASN, rehabilitasi sekolah rusak, hingga penyediaan sanitasi sehat di sekolah. “Semua ini bermuara pada peningkatan kualitas SDM bangsa,” jelas Sofyan Tan.
Ia menyoroti ketimpangan postur RAPBN 2026. Dari belanja negara Rp3.786,49 triliun, mandatory spending pendidikan 20% setara Rp757,82 triliun. Namun Kemendikdasmen hanya kebagian Rp55,4 triliun. Ironisnya, program makan bergizi gratis justru mendapat Rp335 triliun—dan 67% anggarannya (Rp223,6 triliun) diambil dari pos pendidikan.
“Ini benar-benar miris. Padahal fungsi DPR adalah memastikan 20% anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran. Kami siap dikritik, dicaci, tapi perjuangan ini akan terus kami lakukan demi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan gratis yang berkualitas dan guru yang sejahtera,” pungkasnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
