Setelah pemeriksaan intensif, Kantor Imigrasi Polonia memutuskan untuk mendeportasi GS dan memasukkannya ke dalam daftar tangkal agar tidak dapat kembali ke wilayah Indonesia. Sedangkan untuk SS, masih dilakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Disdukcapil dan perwakilan Pemerintah India di Medan, dalam rangka prapenyidikan untuk dilanjutkan ke proses pro justicia.
"Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran keimigrasian. Ini adalah bentuk nyata pengawasan kami, serta bukti bahwa sinergi masyarakat dan aparat sangat penting dalam menjaga integritas wilayah Indonesia," tegas Ridha Sah Putra.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan langkah tegas dan terukur dari jajaran keimigrasian dalam menegakkan kedaulatan negara dan menjaga ketertiban umum di Kota Medan.
"Kami mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang telah dilakukan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Polonia, yang berhasil merespons informasi masyarakat dan menindak pelanggaran secara prosedural, bermartabat, dan humanis," ujar Teodorus.
Ia juga menekankan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh WNA di Indonesia untuk selalu mematuhi izin tinggal dan peraturan yang berlaku. "Indonesia adalah negara hukum, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegasnya.
Teodorus Simarmata mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat Imigrasi dalam mengawasi keberadaan WNA melalui forum-forum seperti tim PORA. "Partisipasi masyarakat begitu penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Keimigrasian di wilayah kita," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
