Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa reformasi regulasi menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Kami tengah merevisi tiga peraturan pelaksana dan membentuk satgas untuk menindak premanisme di lapangan. Pembenahan regulasi dan perizinan adalah syarat mutlak percepatan investasi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap keberadaan PT DPM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga contoh investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Editor : Ismail
Artikel Terkait