“Klien kami adalah pemilik sah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 423/K/Pdt/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 1992,” kata Jon.
Menurutnya, lahan tersebut awalnya diperoleh dari ahli waris Dt Mansyursyah dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik pada 2006, setelah dinyatakan bersih secara administrasi. Namun, proses pengukuran ulang sempat terganggu karena muncul klaim kepemilikan lain.
Sementara itu, perwakilan pengembang PT Graha Sinar Mas, Sukimin Basri, menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah dan berlaku hingga tahun 2045.
Pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, melalui Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara (PSKP), M Ariyanto, menyatakan bahwa penerbitan dua SHGB atas nama pengembang telah melalui prosedur hukum dan administrasi yang sah.
Komisi 4 DPRD Kota Medan belum mengambil keputusan dan menyatakan akan menunda rapat lanjutan untuk merumuskan rekomendasi.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
